KORUPSI DAN KEMISKINAN (TAWA PEJABAT VS TANGISAN RAKYAT)

Oleh: Yutimah

Mahasiswa Pendidikan Sosiologi-Antropologi

Universitas Negeri Padang

Korupsi dan kemiskinan merupakan dua permasalahan utama di Indonesia. Korupsi  dapat menodai dan bahkan dapat merusak sendi kehidupan bangsa Indoensia. Korupsi bisa memperhambat laju pembangunan di Negara Indonesia dan juga bisa memperlebar jurang kemiskinan. Pejabat yang kaya akan semakin kaya sedangkan rakyat yang menderita semakin menderita. Menurut survey oleh The World Justice Project pada tahun 2011 menghasilkan data bahwa Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup dari 16 negara di Asia Pasifik. Hal tersebut sangat menyedihkan, apalagi ketika setelah itu muncul data tentang kemiskinan yang ternyata meningkat. Menurut data dari Asia Development Bank (ADB), ada kenaikan jumlah orang miskin di Indonesia dalam tiga tahun terakhir sebanyak 2,7 juta orang. 

Miris dan menyakitkan ketika rakyat miskin begitu sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Mereka rela antri ketika ada sembako untuk memenuhi kebutuhan seperti minyak tanah, minyak goreng, raskin, untuk dapat harga murah. Rakyat miskin juga selalu harus menanggung derita seperti busung lapar, gizi buruk, flu burung, dan lainnya. Fenomena lainnya seperti anak jalanan, pengemis, putus sekolah, buta huruf, dan bunuh diri karena jeratan ekonomi belum ditangani secara serius oleh pemerintah. Di sisi lain pejabat semakin banyak yang melakukan tindakan korupsi. Mereka memperkaya diri dan tidak peduli akan penderitaan rakyatnya. Hal tersebut yang semakin menambah jurang kesenjangan di dalam masyarakat. 

Untuk mengatasi keadaan tersebut diperlukan pemimpin yang berkualitas, jujur, bertanggungjawab dan punya komitmen kuat dalam membela rakyat. Pemimpin yang memiliki komitmen kuat, tidak akan segan-segan untuk menindak para pelaku korupsi walaupun pelaku tersebut adalah pejabat yang satu partai dengannya. Adapun pemimpin yang sudah terbiasa korup, segan untuk menindak bawahan karena dirinya adalah pribadi yang berperilaku sama. Akhirnya akan terbentuk suatu “kebersamaan” dalam arti negatif, yakni  bersama melakukan korupsi. Pengadilan korupsi sering mengungkap adanya relasi antara tindakan terdakwa dengan politik dan kekuasaan. 

Salah satu implikasi dari korupsi adalah munculnya kemiskinan. Oleh karena itu pemberantasan korupsi juga diharapkan bisa mengembalikan kestabilan ekonomi dan menghapus kesenjangan kemiskinan. Contoh : Dana  APBN yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat telah banyak korup sebelum masuk kas negara sehingga rakyat yang menderita tidak akan terbantu. Jika kasus korupsi mampu ditangani dan diberantas sampai ke akarnya, maka niscaya kemiskinan dan penderitaan rakyat kecil bisa tereduksi. 

Disinilah, peran penegak hukum terutama kejaksaan dan kepolisian sangat urgen. Jika kedua instansi tersebut berfungsi dengan baik, maka proses perkara korupsi tidak perlu berlama-lama. Tidak perlu pula adu argumentasi. Mereka harus betul-betul bekerja profesional. Makin berlarutnya pengurusan proses suatu perkara, membuktikan betapa lemahnya birokrasi pada instansi terkait. Memperlambat proses perkara, berpotensi memberi peluang bagi tersangka koruptor untuk lari berikut uang curiannya. KPK, sebagai juga menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat agar negara ini tidak hancur akibat korupsi.

Pemerintah selalu menjadi tonggak harapan bagi setiap rakyatnya, namun dengan begitu rakyat juga tidak hanya sekedar menyalahkan dan mengharapkan tindakan nyata dari pemerintah semata. Rakyat Indonesia juga harus turut andil menjadi rakyat yang mandiri dan juga jujur. Rakyat harus turut serta dalam memberantas korupsi dengan cara membiasakan diri berbuat jujur, tanggung jawab di dalam masyarakat. Tidak jarang terdapat tindakan korupsi yang dilakukan oleh rakyat seperti suap, menyogok, salam temple, upeti, dan sebagainya. Oleh karena itu rakyat juga harus ikut serta dalam menciptakan negara yang bebas korupsi. Pemberantasan korupsi tersebut bisa dilakukan dengan pendidikan sejak dini oleh pihak keluarga, sekolah dan masyarakat. Semoga tangisan rakyat bisa berkurang dan tawa pejabat yang korupsi bisa segera ditindak. Semoga masalah korupsi dan kemiskinan bisa segera diatasi tentunya dengan kerjasama yang baik oleh setiap elemen di Negara Indonesia.